Lukman Yunus. (Foto: Istimewa).

OLEH: LUKMAN YUNUS, Tenaga Pendidik Pada SMP Muhammadyah Wontong-Lembor

Pilkada serentak rencananya akan digelar pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Di Provinsi NTT, ada sembilan Kabupaten yang akan menyelanggarakan Pilkada serentak yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Timur, TTU, Sabu Raijua, Ngada, Belu, dan Malaka.

Meski jadwal pelaksanaan Pilkada ini masih cukup lama, namun aromanya sudah mulai tercium. Di Kabupaten Manggarai Barat, rangkaian kegiatan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sudah mulai dilakukan oleh beberapa Partai Politik. Ada pun kontestan yang telah mendaftarkan diri, baik sebagai bakal calon Bupati maupun bakal calon Wakil Bupati, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari praktisi kesehatan, pelaku wisata, politisi.

Yang menggelitik perhatian penulis adalah eksistensi dua Parpol Islam (PKS dan PPP) dalam Pilkada Mabar. Pertanyaan yang menghantui penulis adalah, apakah bakal calon Bupati/bakal calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri pada Parpol Islam, sungguh didasari pada motivasi luhur, demi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat? Atau hanya didorong oleh cita-cita pragmatis, memanfaatkan konstituen berbasis agama untuk merebut kekuasaan?

Pilkada Mabar dan Partai Islam

Hingga kini terdapat sederetan nama yang telah mendaftarkan diri pada Parpol Islam dalam Pilkada Mabar. Nama-nama yang telah mendaftarkan diri melalui PKS adalah Andi Rizki Cahaya Nur (Bakal Calon Wakil Bupati), pasangan Agustinus Tereng – Fidelis Syukur (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati), pasangan Ferdi Pantas-Petrus Elyas Jemadu (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati), Maria Geong (Bakal Calon Bupati), Andri Garu (Bakal Calon Bupati), Rafael (Bakal Calon Bupati), pasangan Mateus Hamsi – Tobias Wanus (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati), dan pasangan Edistasius Endi-Yulianus Weng (Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati) yang juga sudah mendaftarkan diri pada Partai PPP.

Berkaca pada realitas politik hari ini, kita perlu mewaspadai bahwa jangan-jangan motivasi para Balon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri pada Partai Islam dalam kontestasi Pilkada Manggarai Barat tidak sungguh dimotivasi oleh cita-cita luhur, demi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, tetapi hanya terdorong oleh target pragmatis merebut perhatian konstituen berbasis agama. Realitas politik hari ini menunjukkan kecenderungan pemilih yang mengidentifikasikan diri berdasarkan kesamaan ciri primordial seperti suku, ras dan agama. Kondisi antropologis, yaitu komposisi penduduk Indonesia yang beragam, merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecenderungan indentifikasi primordial ini terjadi. Situasi ini kian diperkuat oleh adanya mobilisasi massa yang digerakkan secara masif oleh orang-orang yang berkepentingan melalui doktrinasi identitas diri dan kerap kali berujung konflik horizontal yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Dalam konteks Pilkada Manggarai Barat, para calon pemimpin yang mendaftar pada Parpol Islam sangat boleh jadi hanya terdorong oleh keinginan pragmatis memobilisasi massa pendukung yang beragama Islam. Sebagaimana yang diketahui PKS merupakan Partai dakwah, yang eksistensinya sudah cukup matang dalam perpolitikan di Indonesia dan tentunya sudah dikenal luas oleh masyarakat melalui berbagai program sosialnya. Begitu halnya PPP, adalah partai yang menjadi wadah aspirasi politik kalangan warga Nahdiyin. Dengan demikian, kedudukan Parpol tersebut dapat dikatakan sebagai partai yang merepresentasikan konstituen Islam. Loyalitas pemilih beragama Islam terhadap kedua Parpol ini, sangat rentan dimanfaatkan oleh para calon pemimpin yang hanya memanfaatkan kedua Parpol ini untuk meraup dukungan suara konstituen berbasis agama. Dengan demikian, boleh jadi pertimbangan yang mendasari bakal calon mendaftarkan diri salah satunya melalui partai Islamis adalah karena platform partai tersebut berideologi keagamaan dan ditafsirkan sebagai partai yang merepresentasikan konstituen Islam.

Partai Islamis: Melampaui Instrumen Kekuasaan

Berkaca pada uraian di atas, penulis berpikir bahwa keberadaan Partai Islam dalam kontestasi politik Pilkada kabupaten Manggarai Barat mendatang, jangan sampai hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk menarik simpati konstituen Islam untuk mendongkrak perolehan suara Pemilu. Kita berharap sekaligus memberi awasan kepada Parpol Islam beserta Paslon yang diusung agar tidak terjebak dalam politik pragmatis. Sebab model politik pragmatis seperti ini akan sangat berpengaruh pada kualitas demokrasi kita ke depannya. Selaras dengan pandangan Prof. Masdar Hilmy (Jalan Demokrasi Kita, 2017:6) “Jika demokrasi hanya dipahami sebatas perebutan kuasa di medan politik, dipastikan kualitas demokrasi mengalami stagnasi. Inilah bentuk pendangkalan demokrasi paling klasik. Demokrasi dibajak para gerombolan yang hanya mencari peruntungan semata”.

Lebih dari itu, Partai Islamis harus bersikap selektif, dengan mengedepankan objektivitas dalam memutuskan atau menetapkan pasangan calon yang akan diusung untuk berkompetisi pada Pilkada mendatang. Selain melakukan kajian secara serius di kelembagaan partai juga perlu memberi ruang pada pendapat masyarakat. Setidaknya pasangan calon yang akan diusung harus berintegritas, berkapabilitas, profesional dan punya sederetan qualifikasi sebagai pemimpin yang ideal lainnya. Dengan lain perkataan, rekrutmen politik yang dilakukan parpol Islamis (PKS dan PPP) menyambut Pilkada mendatang, harus berorientasi pada politik substantif. Politik-demokrasi harus dijadikan momentum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cak Nur pernah berpesan bahwa maju mundurnya kualitas peradaban ditentukan oleh hadir-absennya nilai-nilai etik agama dalam ranah publik. Pesan tersebut ada relevansinya dengan jabatan publik. Eksistensi partai yang berideologi keagamaan diharapkan menjadi pilar bahwa politik untuk kemaslahatan umum.

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here