Ilustrasi

OLEH: GUIDO LADUT

Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, jumlah penduduk miskin di provinsi itu pada Maret 2019 mencapai 24,91%.  Sementara itu, secara nasional, NTT menduduki posisi ke-3 porsentase penduduk miskin terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tentu ini menjadi ironi tersendiri dan sangat memprihantinkan. Sementara di sisi lain, potensi sumber daya alam (SDA) di provinsi kepulaun itu tidak kalah jauh dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa kemiskinan selalu menjadi potret kehidupan petani di NTT? Di mana letak persoalan sehingga menyebabkan salah urusnya pembangunan itu?

Hampir 85% penduduk miskin di NTT tinggal di pedesaan dan bermata pencahariaan sebagai petani. Dengan demikian, hemat saya, untuk mengentaskan kemiskinan tidak lepas dari keberhasilan pembangunan sektor pertanian di pedesaan.

Selama ini, berbagai terobosan diambil pemerintah sebagai proses pengentasan kemiskinan. Pemerintah NTT sendiri telah menjadikan pembangunan sektor pertanian prioritas setelah sektor pariwisata. Banyak program pertanian yang telah diluncurkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani.

Sistem agribisnis yang mengintegrasikan subsistem hulu-hilir, pemasaran dan penunjang yang dianggap dapat meningkatkan produktivitas dna daya saing juga telah diterapkan. Hasilnya, produksi dan produktivitas pertanian meningkat umumnya komoditi perkebunan kopi, cengkeh dan fanilli, petani garam dan peternakan meningkat tiap tahunnya.

Namun apakah keberhasilan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan petani?

Kenyataannya jumlah penduduk miskin di desa yang sebagian besar petani tidaklah menurun signifikan. Laporan BPS jumlah penduduk miskin NTT hanya menurun 0,12% dari tahun sebelumnya. Demikian pula jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakann salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP di NTT cendrung fluktuatif dan turun 104,48 (0,32%) per Maret 2018. Tapi subsektor peternakan hingga hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat menunjukan tren menanjak dan cukup baik dari tahun sebelumnya, yakni naik 1, 26%.

Melihat kondisi ini, di satu sisi produksi dan produktivitas meningkat namun pada sisi lain kesejahteraan petani tidak meningkat. Tentunya hal ini menimbulkan tanda tanya besar.  Rasanya ada mata rantai pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTT yang terlewatkan khususnya di bidang pertanian.

Penulis menemukan, setidaknya terdapat tiga permasalah hingga mengakibatkan tujuan pembangunan pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani belum mencapai hasil yang memuaskan.

Pertama, program yang dijalankan lebih dominan bersifat politis dibandingkan aspek strategis dan ekonomis. Pada kenyataannya banyak program -program yang telah dirancang banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Penentuan lokasi dan penerimaan manfaat program lebih ditentukan oleh ‘kedekatan’ kelompok-kelompok tertentu baik sesama elit birokrasi maupun legislatif.

Kondisi ini tentunya sangat sulit untuk menilai efektifitas program yang dilakukan dari aspek strategis dan ekonominya. Dan tentunya mengakibatkan kecemburuan sosial antar kelompok petani dan menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Kedua, penilaian keberhasilan program pembangunan lebih ditekankan terhadap penyerapan anggaran.

Keberhasilan pembangunan  tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya penyerapan anggaran akhir tahun, tetapi seberapa besar dampak pembangunan yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang menjadi poin yang lebih penting.

Ketiga, terjadi ego sektoral. Pembangunan di sektor pertanian selama ini masih belum menunjukan adanya sinergisitas antar seluruh stakeholder. Sinergi antar bidang pembangunan sangat diperlukan demi kelancaraan pelaksanaan dan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Kondisi inilah yang penulis katakan, oleh karena belum adanya transparansi pembagian tugas dan fungsi instansi-instansi pertanian, yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan kekuasaan. Pembangunan masing-masing sektor yang berdiri sendiri akan sulit mencapai keberhasilan.

Konkretnya, program-program pertanian yang di NTT harus mendapat dukungan dari semua sektor-sektor terkait. Sudah saatnya pemerintah lebih serius memperhatikan petani. Petani jangan lagi dijadikan obyek pembangunan.

Penulis jgua mengharapkan agar perencanaan pembangunan ke depan semestinya mengakomodasi konsep pemberdayaan dan partisipasi petani sebagai subyek pembangunan. Dengan itu, saya berharap semoga di masa yang akan datang para petani NTT akan lebih sejahtera.

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here