Terorisme sebagai Hyper Kriminalitas

0
144
Ilustrasi/Sumber: www.goodnewsfromindonesia.id

Beberapa pekan terakhir, Indonesia dihadapkan pada salah satu persoalan krusial mengenai terorisme. Aksi brutal teroris yang telah didoktrin paham atau ideologi radikal membabibuta lewat aksi bom bunuh diri. Tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, GPPS Arjuno di Kota Surabaya pada hari Minggu (13/5/18) dan di beberapa tempat lain telah mencerminkan bahwa terorisme sudah masuk dalam tingkatan hyper kriminalitas atau kejahatan yang melampaui batas.

Jean Baudrillard dalam salah satu bukunya berjudul, The Perfect Crime menjelaskan bahwa kejahatan menjadi hyper ketika ia melampaui berbagai realitas (hukum, moralitas, akal sehat, dan budaya). Ketika ia telah berkembang sedemikian rupa menuju tingkatannya yang sempurna (hyper kriminalitas) maka kejahatan telah menjadi satu wacana yang direncanakan diorganisir dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi, manajemen tinggi dan politik tinggi, sehingga ia melangkahi otoritas hukum, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas (Jean Baudrillard dalam Yesmil Anwar Adang:2010).

Hemat saya, gagasan Baudrillard di atas menegaskan kepada kita soal esensi dari kompleksitas kejahatan itu sendiri. Bahwa kejahatan itu terjadi berkat adanya motif atau fenomena sosial sebagai latar-belakangnya. Aspek-aspek kehidupan seperti situasi sosial,politik, hukum, dan keragaman budaya menjadi penanda dari faktor relativitas kejahatan.

Karena kejahatan itu relatif maka penekanan kita lebih terarah kepada masalah tempat dan waktu. Maraknya kasus terorisme di Indonesia saat ini merupakan satu bentuk dari relativitas kejahatan. Di balik terorisme kita menemukan satu bentuk paradigma yang kontraproduktif terkait eksistensi para pelaku. Sebab para pelaku adalah orang-orang biadab yang secara hukum moral pantas disingkirkan. Para pelaku (teroris) adalah golongan orang yang secara sadar menafikan nilai etis-moral demi mengkultuskan ideologi radikal.

Terkait relativitas kejahatan, Yesmil Anwar Adang dalam bukunya berjudul, Kriminologi, secara lugas mendeskripsikan kembali tentang perbedaan makna atas terminologi “mala in se” dan “mala ini prohibita”. Mala in se merupakan suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan Mala in prohibita, adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang.

Jika makna kedua terminologi di atas disandingkan pada kasus terorisme maka kita akan menemukan dualisme pemahaman. Kendati demikian, saya berasumsi bahwa masalah terorisme bisa jadi masuk dalam ranah baik sebagai mala in se maupun dalam mala in prohibita. Jika terorisme itu kita hubungkan pada pemahaman pertama sebagai mala in se maka aksi teroris lebih mencederai esensi dari moralitas. Artinya, aksi para teroris tanpa harus diklaim sudah menjadi sebuah kejahatan karena faktor labelisasi soal teroris berkonotasi negatif. Singkat kata, makar atau tipu muslihat yang dihidupi para teroris sudah diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan laten atau terselubung.

Sementara, jika terorisme itu kita kaitkan sebagai mala in prohibita maka sudah sangat pasti bahwa bom bunuh diri yang didalangi para teroris melampaui legalitas hukum di Indonesia.

Hemat saya, esensi hukum kita di Indonesia umumnya mengikuti tingkat kejahatan bukan sebaliknya. Atau dengan pemahaman lain, hukum itu ada dan berlaku karena adanya tindakan kejahatan. Seandainya Undang-Undang Antiterorisme terbaru tetap mengadopsi paradigma di atas, maka hemat saya Indonesia akan selamanya dibayangi fenomena bernama terorisme. Kekuatan hukum harus lebih cepat mendahului munculnya tindakan kejahatan. Bukan hukum yang berhamba pada kejahatan, melainkan kejahatanlah yang berhamba pada kejahatan. Esensi hukum yang adalah melarang dan membebaskan harus dijadikan sebagai posisi superlatif atau tingkatan tertinggi.

Agar terorisme tidak lagi menjadi masalah hyper kriminalitas, perlu dibangun sinergisitas antar berbagai kalangan masyarakat. Relasi horisontal antara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintah harus solid dan memiliki visi-misi yang sama. Di sini dibutuhkan kepekaan sosial dari masing-masing elemen demi mensterilisasi situasi sosial.

Keberpihakan nyata di lapangan sudah saatnya menjadi semboyan kita dalam mengawasi lahirnya paham-paham radikal dan mencegah sekaligus memberantas aksi-aksi para teroris. Kita tidak hanya mengandalkan legalitas hukum untuk menyelesaikan masalah terorisme. Sebab terorisme tidak hanya menyoal sistem peradilan hukum tetapi juga mencederai nilai moral dan masalah kemanusiaan secara menyeluruh.

Semua lapisan masyarakat saatnya bersinergi dalam bingkai NKRI yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, asas Demokrasi, dan Bhineka Tunggal Ika. Urgensitas di balik persekutuan tersebut tidak sebatas wacana yang diproklamirkan di jejaring sosial media, tetapi harus benar-benar melebur dalam aksi praktis-aktual. Masing-masing kita menjadi polisi bagi diri sendiri dan juga polisi bagi sesama di sekitar kita. Kita kutuk aksi teroris lewat keterlibatan nyata kita di lapangan yakni, melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan orang baru yang mencurigakan maupun organisasi-organisasi baru yang mengajarkan paham radikal. Belum cukup proses deradikalisasi yang saat ini dilakukan lewat pendekatan santun (soft approach). Kita harus lebih tegas menentang dalam tindakan nyata. Mari kita kutuk terorisme sebab #kitaIndonesia, kita melawan terorisme. (*)

 

* Penulis bernama Yandris Tolan. Orang Lamaholot alumni Seminari San Dominggo Hokeng, sekarang bekerja di Kantor Setwan Kabupaten Flores Timur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here