Perdagangan Manusia dan Perlawanan ala “Zombie”

0
308
Ilustrasi/Sumber:pixabay.com

Mayat orang NTT terus berdatangan. Tubuh kaku di dalam peti mati. Tubuhnya penuh jahitan. Organ-organ dalamnya sebagian hilang. Tubuh-tubuh itu pernah pergi penuh harap. Tetapi, mereka dipulangkan tanpa nafas.

“Hujan emas” di negeri orang tenyata hanyalah ilusi. Kematian terus menari-menari di atas tumpukan ilusi itu. Jika “hujan emas” itu berarti kesejahteraan, maka mesti tak ada peti mati sekalipun dilaburi emas yang dikirim ke NTT.

NTT terus menangis. Deritanya datang bertubi-tubi. Anak-anak dan perempuan terus menjadi korban perdagangan manusia. Ketakberdayaan dan kelimpungan atas beban (juga double burden) membuat mereka harus pergi dan kembali tanpa nyawa. Mungkin mereka bukan “pahlawan devisa”, tetapi mereka juga “pahlawan kemanusiaan”. Bahwa atas kematiannya, mereka membuka mata semua orang ada persoalan kemanusiaan yang didera bangsa ini.

Semua negara terus tersandera bahaya perdagangan manusia (human trafficking). Perdangan manusia adalah old slavery yang terus dipraktikan hingga saat ini. Alison Marie Behnke (2015) menulis, “victims of human traffickers include workers in restaurants and in garment factories, maids and nannies in the homes of wealthy families, child sex workers, beggars on the street, boy soldiers, even infants kidnapped for foreign adoptions”. Bukan hanya itu, organ tubuh manusia menjadi juga “include” dalam aktivitas perdangangan orang tersebut.

Artinya, perempuan dan anak-anak terus diintai sebagai korban perdagangan manusia. Dalam bahasa Giorgio Agamben, mereka menjadi “homo sacer”: manusia tak berdaya yang rentan terhadap perbudakan dan korban korban kejahatan (may be killed by anybody). Tanpa perhatian serius, manusia-manusia NTT akan terus menjadi “homo sacer”.

Sebabnya, kemiskinan dan pendidikan rendah. Atas dasar itu, janji kesejahteraan kerja di luar negeri membelalakan mata. Tanpa pengetahuan dan skill mumpuni, jebakan mafia perdagangan orang tak terelakan. Perempuan dan anak-anak terjerembab dalam “double victim”: korban kemiskinan dan korban perdagangan manusia. Perempuan dan anak-anak NTT sedang berada dalam zona merah itu.

Atas emergensi zona merah perdadangan manusia NTT itu, masyarakat dan berbagai organ di NTT bergerak: mengerang dan menyerang. Terasa ada energi kemarahan dalam setiap aksi perlawanan terhadap praktik perdagangan manusia. Dalilnya, tak ada seorang pun menerima apabila sesamanya dijadikan komoditas.

Aksi turun ke jalan, long march, bakar lilin, berbagai kreasi seni dibuat, semata untuk memprotes maraknya tindak pindana perdagangan manusia NTT. Protes ditujukan kepada pemerintah, Polri dan aparat penegak hukum. Pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum dianggap gagap dan lamban menghadapi sindikat mafia perdagangan orang.

Bahkan, aparat keamanan dan penegak hukum masih dicurigai sebagai “biang” merebaknya sindikat mafia perdagangan manusia di NTT. Kasus Rudy Soik masih segar dalam memori kolektif orang NTT dan kasus itu selalu menjadi titik acuan kecurigaan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum.

Selain itu, politisi dapil NTT di Senayan pun nyaris tidak berbuat banyak. Tak ada aksi politis yang bernas dan tak ada kalimat bermutu yang diucapkan dari politisi asal NTT di Senayan. Padahal para politisi itu punya taring politik untuk mendesak pemerintah menaruh perhatian lebih pada kasus perdangangan manusia di NTT. Politisi asal NTT di Komisi III DPR RI pun tak berbuat apa-apa dalam memperjuangkan HAM orang NTT. Mungkin saja, kekuasaan lebih menarik sehingga apa yang dilakukan hanya untuk merebut kekuasaan (:Pilgub 2018) dengan seribu janji dan timbunan pencitraan politik.

Tentu sudah bukan saatnya mencari kesalahan dan saling mencurigai. Optimisme untuk perbaikan kebijakan dan politik yang lebih beradab tetap terus tumbuh di kalangan masyarakat NTT. Publik NTT tetap berharap pada pemerintah untuk bergerak cepat dan fuit bertindak politis, sosiologis dan moral dalam memberantas sindikat mafia perdagangan manusia. Zero tolerance bagi para sindikat biadab tersebut.

Artinya, selain tindakan hukum yang berani, pemerintah NTT perlu meng-upgrade kondisi makro ekonomi agar perlahan persoalan kemiskinan dan kebodohan semakin surut. Kebijakan ekonomi politik harus pro-rakyat bukan pro-cukong dan konglomerat.

Kepemimpinan gubernur Frans Lebur Raya dan Benny Litelnoni tampaknya gagal meningkatkan kualitas hidup manusia NTT. Banyaknya korban perdangangan manusia adalah simpton kegagalan “Frendly” di NTT. Dasarnya, kebijakan Pemerintah NTT tidak bersahabat dengan masyarakat miskin NTT.

Nasi sudah menjadi bubur. Publik tak pernah tahu ada berapa banyak lagi kantung-kantung mayat TKI warga NTT yang berdatangan dari luar negeri. Harapannya, tak ada lagi “homo sacer” itu. Tak ada lagi derai air mata atas ketidakadilan itu.

Air mata kesedihan itu hanya bisa dihapus dengan pilihan politik yang cerdas. Soalnya adalah kepemimpinan politik yang tak punya nyali. Mari kita evaluasi pemimpin dan elite politik. Pilgub NTT 2018 adalah moment refleksi dan evaluasi itu. Pilihlah pemimpin yang berani dan berhati, bukan pembual dan penimbun pencitraan.

Itulah perlawanan politik masyarakat NTT yang benar secara politik. Dengan begitu, perlawanan terhadap sindikat mafia perdangangan manusia tidak berjalan seperti “zombie”: tabrak sana-sini, tak jelas!

 

Ezra Tuname/Alfred Tuname

Penulis bernama Alfred Tuname Lahir di Ende, 20 Agustus 1983. Seorang penulis buku “le politique” (2018). Ia juga pengampu Komunitas Sastra Air Pasang Borong. Buku bersamanya, Antologi Puisi Penyair NTT Nusa Puisi (2016) dan Antologi Puisi Klungkung: Tanah Tua, Tanah Cinta (2016), dan Antologi Puisi Kopi 1.550 mdpl (2016). Kurator pada buku Antologi Puisi Kita Adalah Indonesia (2017).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here