Ambivalensi Media Sosial Dalam Demokrasi

0
520
Ilustrasi Pemilu/Sumber: kpu.go.id

(Sebuah Tinjauan Tentang Peran Media Sosial Dalam Pilgub NTT 2018 dan Pilpres 2019 di Manggarai)

Hiruk-pikuk pesta demokrasi Pilkada Gubernur NTT 2018 dan Pemilu Nasional 2019 kian menembus atmosfer kehidupan masyarakat Manggarai. Secara khusus, dalam tataran Pilgub 2018 elit politik dan partai politik sudah mulai bekerja merancang strategi untuk memperoleh figur kandidat yang akan diusung. Adapun para bakal calon gubernur tersebut datang dari berbagai latar belakang. Ada politikus yang pernah atau sedang duduk di jajaran kursi legislatif, birokrat atau mantan birokrat, TNI-POLRI aktif maupun purnawirawan.

Baragam strategi politik coba diterapkan. Semua bakal calon berlomba-lomba menggalang kekuatan berupa dukungan dengan berbagai cara unik. Arus deras persaingan para bakal calon baik dari internal maupun kader luar partai guna menjaring aspirasi dengan sosialisasi diri dari kampung ke kampung di seluruh kabupaten yang ada di bumi Flobamora begitu terasa. Bakal calon mengenalkan diri, keluarga, kelompok, parpol pendukung, modal dan kekayaan, termasuk menggali pendapat masyarakat tentang siapa diri mereka sesungguhnya.

Hiruk pikuk ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (cyberspace). Mengingat sebagian masyarakat kini menjadi warga masyarakat jaringan (netizen), proses politik, misalnya kampanye, juga berlangsung melalui media baru atau kekinian tersebut. Inilah peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para calon pemimpin maupun oleh warga masyarakat guna meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air, khususnya di Manggarai.

Kehadiran internet di satu sisi memang mengidealkan penguatan demokrasi. Di sisi lain, nyatanya kehadiran dunia maya tersebut malah sering berbanding terbalik dengan politik. Menurut akademisi dan pengajar filsafat politik Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, demokrasi ala medsos amatlah paradoks. Ada kecenderungan di negara dimana cyberspace meluas, politik justru menyempit (Sorgemagz.com, 21/12/16). Sebut saja semarak kampanye melalui medsos. Bila tanpa pengawasan dan pengawalan yang ketat, kampanye online akan berujung pada menguatnya fenomena black campaign dan negative campaign. Oleh karena itu, hemat penulis, adalah sebuah keharusan untuk membincang, serta meninjau tema seputar demokrasi digital, dalam hal media soaial: peluang serta tantangannya terhadap peningkatan demokrasi di Manggarai.

Peluang Medsos : Natas Bate Labar

Sebagimana diketahui, internet telah membuat pola komunikasi dan interaksi masyarakat beralih langkah. Informasi bergerak cepat dalam ruang bebas hambatan, lagi tanpa batas dan sekat. Pada tahun 2013 saja, Kementrian Komuikasi dan Informatika menyebutkan setidaknya terhitung 63 juta pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 95 persen dari antaranya menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram (kominfo.go.id). Pantang disangkal bahwa arus perubahan ini turut memengaruhi kehidupan sosial-politik hingga merongrong lapisan masyarakat Manggarai.

Di era digital, para warga atau demos berubah menjadi masyarakat jaringan. Medsos diharapkan mampu membuat masyarakat lebih bebas berdemokrasi: berhimpun, berbagi gagasan dan bercurah pendapat. Cita-cita yang hendak digapai yakni peluang warga lebih leluasa memegang kedaulatan atau kratos. Hal inilah yang melahirkan gagasan baru tentang demokrasi digital. Bagaimana sepak terjang media sosial meruangi pelaksanaan demokrasi. Idealnya, media sosial hadir sebagai tempat perjumpaan. Ia menciptakan “ruang” (siber) yang diprediksi bisa menjadi penunjang berbagai kegiatan dan interaksi sosial-politik.

Berdasarkan tinjauan penulis, medsos kini dapat berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di regio Manggarai. Ibarat Natas Bate Labar, medsos dapat dipandang sebagai tempat perjumpaan seturut filosofi orang Manggarai. Kata “Natas” dalam bahasa Manggarai sekurang-kurangnya dipahami sebagai halaman terbuka, tempat orang sekampung berkumpul entah sekadar bermain (bate labar) atau untuk melaksanakan hajatan (pesta adat dan lainnya). Di sana, di ruang itu, berlangsung berbagai model interaksi sosial masyarakat. Sejalan dengan konsep Natas Bate Labar tersebut, medsos bisa digandrungi secara sungguh oleh masyarakat Manggarai sebagai tempat perjumpaan. Di seputaran laman-laman siber proses permainan politik dan hajatan pesta demokrasi berlangsung.

Ada beberapa pemetaan manfaat penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu khususnya jelang Pilkada Gubernur NTT 2018 dan Pemilu Nasional 2019 kelak. Pertama, medsos dapat digunakan sebagai media untuk mengenalkan diri dan berkampanye. Penggunaan media sosial lebih efektif karena banyak masyarakat, termasuk di Manggarai, rata-rata memiliki akun serta akrab dengan media sosial. Alhasil, mereka lebih mudah mendapat informasi mengenai kandidat pemimpin serta program unggulan dan sepak terjangnya.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan media sosial, kandidat pemimpin dapat memangkas biaya kampanye sehingga turut menekan tingginya angka praktik politik uang yang kerap mewarnai pemilu selama ini. Medsos menjadi salah satu modal penting bagi pasangan calon untuk mendulang suara tanpa harus bayar mahal. Bisa dibayangkan besarnya total biaya demokrasi yang harus dikeluarkan dalam sebuah pergelaran pilkada atau pemilu nasional dengan gaya kampanye klasik. Pemajangan baliho, penyebaran poster dan lain sebagainya, sungguh makan biaya. Dana sebesar itu belum tentu bisa menjamin sebuah pasangan calon bakal terpilih nantinya.

Selain itu, koncoisme, aksi main mata hingga perselingkuhan mesrah dengan kapitalis demi suksesi politik bisa terhindarkan. Kandidat tidak dibebani oleh keharusan untuk membalas jasa (iming-iming proyek) kepada tim sukses ataupun investor penyokong dana. Jadi, peluang tersebut terbuka lebar dikarenakan biaya kampanye (Marketing politic) berkurang, sehingga berimbas pada antisipasi transaksi politik kotor.

Kedua, menurut pengamatan penulis, saat ini banyak masyarakat (Manggarai) yang lebih aktif di media sosial dibandingkan berinteraksi langsung di dunia nyata. Bahkan, masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Jadi, media sosial juga dapat membantu para kandidat untuk menjaring aspirasi warga. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para kandidat untuk menjaring suara pemilih.

Kandidat pun bisa lebih muda berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus bersosialisasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Masyarakat juga tidak menjadi canggung untuk menyampaikan aspirasi kepada kandidat. Dengan demikian kandidat dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal ini sejalan dengan hasil studi politik bertemakan demokrasi digital yang dipaparkan oleh partai politik Tasante Tanase (2015) dalam The Electoral Campaign Through Social Media: A case Study-2014 Presedential Election in Rumania. Model komunikasi progresif bukan lagi oleh pola komunikasi orang kepada orang lain, atau trend media masa abad 20 dengan tonggak komunikasi satu orang kepada khalayak ramai. Hari-hari ini demokrasi mulai bergerak dengan komunikasi dari khalayak ke khalayak (many to many communication).

Barack Obama adalah salah satu tokoh yang patut ditiru. Gaya kampanye dan strategi politik online-nya dianggap paling sukses sejauh ini. Di tanah air tokoh yang dapat dicontoh yakni Ahok (Basuki Tjahaja Purnama ). Sedangkan untuk konteks Manggarai pola komunikasi politik yang demikian juga sudah mulai diterapkan dan turut menunjang suksesi pemimpin. Sebagai contoh, gelaran pesta demokrasi pilkada yang memenangkan pasangan Deno Kamelus dan Victor Madur beberapa waktu lalu. Strategi yang diterapkan oleh pasangan terpilih juga menyertakan demokrasi digital misalnya melalui akun, halaman dan grup Facebook seperti, Relawan Kemenangan Deno-Madur Pilkada Manggarai Periode 2015-2019, Komunitas Pendukung Deno Madur 2015-2019, atau Deno Madur Pemimpin Manggarai.

Ketiga, penggunaan media sosial dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi isu-isu politik. Kehadiran media sosial yang telah memasuki setiap sendi kehidupan masyarakat dapat memudahkan akses informasi politik. Seperti yang diketahui, masyarakat khususnya kaum muda sebagai pemilih pemula sangat aktif di media sosial.

Sebagaimana dikatakan Doughlas Hagar  (2014) dalam Campaigning Online: Social Media in the 2010 Niagara Municipal Elections. Kontribusi medsos sangat menunjang keberhasilan politik. Media kekinian tersebut membuka lebar akses pertarungan merebut dukungan masyarakat. Selain mudah berinteraksi dengan calon pemilih yang lebih luas bahkan tak bisa dijangkau, para calon pemimpin pun bisa cekatan menanggapi saluran aspirasi beserta permasalahan yang tengah bergolak di tengah masyarakat. Jadi, ada manfaat timbal-balik antara kandidat pemimpin dan masyarakat. Pemimpin mengenalkan diri serta meyakinkan netizen. Pemilih dapat mengenal, menilai, dan menimbang pilihannya melalui informasi-informasi yang didapat dari media sosial.

Tantangan Medsos

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media sosial memiliki manfaat dalam pemilu. Akan tetapi, tidak ada gading yang tidak retak, pasti tetap ada kekurangan dalam penggunaan media sosial untuk pemilu. Di media baru tersebut, huru-hara demokrasi yakni permainan politik saling sikut serta pesta demokrasi yang penuh kekacauan bisa saja terjadi. Tak jarang, ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi media sosial menjadi lahan subur untuk kampanye hitam dan negatif. Paling kentara, praktik politik kotor berlangsung lewat jalan menyebarluaskan anjuran kebencian (hate speech) yang sarat isu SARA sebagai senjata ampuh untuk menjatuhkan lawan politik. Pihak-pihak tersebut melihat bahwa media sosial dapat menjadi media terbaik untuk maksud itu karena digunakan oleh banyak orang sehingga isu dapat berseliweran dengan mudah.

Pihak terkait juga memanfaatkan sikap dan sifat dari pengguna media sosial yang seringkali cepat terpengaruh dengan berita-berita berisi isu SARA. Berita-berita yang disebarkan juga belum tentu benar atau hanya hoax. Hal ini juga dapat menyebabkan munculnya sikap xenophobia (ketakutan terhadap pihak asing) dan juga semangat etnosentrisme (rasa cinta berlebihan terhadap agama atau suku sendiri). Contohnya, masyarakat non-muslim yang menganggap bahwa Islam sebagai agama yang menakutkan. Contoh lain yaitu kasus yang menimpa Ahok, dimana para lawan politiknya memanfaatkan isu SARA untuk menjatuhkan Ahok yang notabene bukan asli Jakarta dan bukan muslim.

Kasus lain yang belakangan ini juga sangat hangat diperbincangkan yaitu tentang Saracen. Menurut Kepala Polri, Jendral Tito Karnavian, Saracen merupakan media online  yang dibuat untuk menyebarkan hate speech berisi isu SARA. Kelompok di balik media online ini dibayar untuk menyebarkan berita-berita hoax yang berkaitan dengan isu SARA. Isu yang disebarkan oleh kelompok tersebut digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dari pihak pembayar. Dalam pandangan penulis, hal ini juga merupakan salah satu bentuk poltik uang yang terjadi melalui media sosial.

 

Kawal Demokrasi di Medsos

Demokrasi di media sosial memang masih ambivalen. Oleh karenanya, menyorot dan mengawal lalu lintas demokrasi era digital di hari-hari ini amatlah perlu. Setiap kalangan terutama Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) harus mengatur penggunaan medsos sebagai sarana pesta demokrasi terutama untuk maksud kampanye. Hal ini dilakukan dengan maksud menjamin permainan politik dan pesta akbar demokrasi di media tersebut dapat berlangsung aman dan tertib tanpa geliat main mata dan saling sikut antar pasangan. Hanya dengan usaha seperti itu baik Pilgub 2018 maupun Pilpres 2019 nanti dapat berlangsung demokratis.

Mengacu pada peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 dikatakan bahwa demi kepentingan kampanye setiap pasangan calon wajib mendaftar akun resminya ke KPU. Sementara Peraturan Badab Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 10 Tahun 2015 menegaskan bahwa setiap pasangan calon hanya boleh memiliki sebanyak 3 akun resmi medsos. Lebih jauh disebutkan, kampanye online via media sosial hanya bisa dilaksanakan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Sebagai contoh, dalam gelaran Pilkada Serentak 2017 lalu, kampanye online via media sosial baru bisa direalisasi terhitung sejak tanggal 29 Januari hingga 11 Februari 2017.  Namun, fakta dan survei memperlihatkan bahwa kampanye politik di media sosial sudah jauh-jauh hari dimulai bahkan sebelum peraturan ini ditetapkan. Seharusnya ada penertiban tehadap berbagai fenomena kampanye prematur yang terjadi. Apalagi, PKPU tersebut minus aturan tentang akun masyarakat yang sebenarnya juga menjadi anggota tim kampanye media sosial. Sehingga, tidak heran jika berbagai berita negatif bahkan fitnah masih bertebaran di medsos.

Beberapa peraturan yang ada tampak masih cukup kendur. Sebagai pembanding, PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye Pemilihan Gubernur,  Bupati dan Wali Kota, hanya mengatur mengenai akun resmi pasangan calon dan para pendukung. Masih terlalu banyak akun liar yang beredar di medsos sehingga perlu sebuah payung hukum agar tidak terjadi kampanye hitam. KPU diharapkan lebih cermat dan tegas lagi mengatur jalannya kampanye di medsos. Banyak kalangan belum tahu dan paham isi aturan mengenai kampanye di media sosial. Kerja sama dengan berbagai pihak terutama warga masyarakat jaringan pengguna medsos demi meningkatkan partisipasi harus digalang guna membuat filterisasi ketat terhadap semarak pesta demokrasi.

Lebih lanjut, rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu tentang mekanisme kampanye di media sosial yang disusun oleh Pansus RUU Pemilu pada April Tahun 2017 lalu patut diapresiasi dan didukung penuh (Kompas.com, 22/04/17). PKPU menyoal geliat pesta demokrasi via medsos perlu diatur pula dalam bentuk produk undang-undang. Usaha DPR untuk membuat RUU khusus tentang hal ini merupakan angin segar bagi segenap insan demokrasi.

Peran medsos dalam demokrasi memang cukup ambivalen. Bak pedang bermata dua, di satu sisi medsos adalah peluang bagi konsolidasi dengan jalan demokrasi digital. Di lain sisi, medsos juga menjadi tantangan dalam berdemokrasi. Betapapun demikian, hal utama untuk memecahkan titik ambivalensi ini adalah mengajak semua pihak untuk bekerjasama mengawal serta membangun sikap kritis-rasional dalam menanggapi dan menyikapi segala bentuk proses politik terutama kampanye di media sosial. Pemilih mesti cermat mengawal, cerdas memilih. Dukung Pilkada Gubernur NTT 2018 dan Pemilu Nasional 2019 di Manggarai agar berlangsung jujur, adil, dan bersih dengan menjadikan medsos sebagai natas bate labar. Di sana, di media kekinian itu, baik permainan politik pun perhelatan pesta demokrasi semestinya mencerminkan makna kuatnya persatuan dan kerukunan demokratis masyarakat Manggarai (Ca leleng do, do leleng ca!). (*)

 

 

*Karya ini ditulis tiga siswi SMAK St Fransiskus Xaverius Ruteng; Godeliva Dellasari Batta (Iva), Mariadriana C. Manehat ( Diana), dan Ursula Tamara Jegaut (Tamara). Ketiga siswi ini kini tengah duduk di bangku kelas 11 Ipa. Tulisan ini disunting Marto Rian Lesit

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here